Anggota DPRD Kab. Solok Jarang ke Kantor

AK HANYA HOBI RAUN

Arosuka, — Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabu­paten Solok, setidaknya, sekitar 70 persen terse­dot untuk membayar biaya rutin seperti belanja pegawai.

Kondisi ini praktis mem­buat Pemkab Solok melakukan penghematan, agar pemba­ngunan dan program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat di daerah itu secara bersamaan dapat berjalan dengan baik.

Namun di tengah upaya serius yang dilakukan oleh Pemkab Solok melakukan penghematan itu, kondisi kon­tras justru terlihat di lem­baga Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Ka­bu­paten Solok. Tak sekedar hobi raun, namun bersamaan de­ngan itu, terhitung Januari 2015 lalu, Sekretariat DPRD kembali merekrut sebanyak 11 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Dengan demikian, jumlah THL di Sekretariat DPRD menjadi 30 orang. Pa­da­hal, dimasa kepemimpinan Syafri Dt Siri Marajo sebagai Ketua DPRD periode 2009-2014 lalu, jumlah THL hanya mencapai sekitar 15 orang.

Sementara pasca dilantik, anggota Dewan Kabupaten So­lok nyaris tidak pernah berada di Daerah. Setidaknya, dalam 2 bulan terakhir sudah 2 kali anggota Dewan me­ninggalkan daerah. “Jarang sekali saya lihat anggota Dewan berada di kan­tor. Paling kalau ada, itu karena ada kegiatan rapat, selebihnya sangat susah untuk ditemui,” kata salah seorang wartawan yang saban hari mangkal di kantor DPRD tersebut.

Menurut Sekwan DPRD Kabupaten Solok Syam­su­rizal, dua kali perjalanan di bulan Januari dan Februari dilakukan anggota Dewan. Pertama, perjalanan studi ban­ding ke Bali. Serta, konsultasi ke Departemen Dalam Negeri. Hari Minggu (15/3) besok, lanjut Sekwan, anggota Dewan juga akan melakukan Kun­jungan Kerja (Kunker). Na­mun, kemana pak Dewan ini akan raun selama 5 hari itu, Sekwan juga belum me­nge­tahui. “Kalau kemana jad­walnya saya tidak tahu. Karena penentuan lokasi sesuai fraksi masing-masing,” kata Sekwan DPRD Kabupaten Solok.

Sementara terkait pe­nam­bahan jumlah THL ini, Syam­surizal mengatakan, hal ini merupakan permintaan De­wan sendiri. Dimana, setiap Fraksi, Badan Anggaran (Bang­­gar), Badan Legislatif (Ba­leg), dan Badan Ke­hor­matan (BK) ditempatkan satu orang THL. Hal ini dilakukan untuk meringankan tugas dan pekerjaan para anggota Dewan terhormat. “Penambahan THL ini sesuai dengan kebutuhan kerja di DPRD,” terang  Syam­­surizal  Selasa (10/3)  kemarin.

Banyak pihak menilai apa yang dilakukan DPRD ini merupakan pemborosan kare­na dari pantauan Haluan di Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, banyaknya jumlah THL, ditambah lagi staf ahli masing-masing Fraksi justru membuat suasana  kantor tem­­pat mengadunya ma­sya­rakat kian ramai. Para THL yang diklaim tenaga yang dibu­tuhkan malah tak tampak mengerjakan pekerjaan yang jelas.

Karena tidak mengerti dengan tugasnya atau me­mamng karena tidak ada tugas yang jelas, namun kebanyakan dari mereka hanya mondar mandir dan paling tidak hanya berfungsi sebagai pengantar minum, makanan anggota dewan yang terhormat.

Perihal THL dibackingi anggota Dewan, Wakil Ketua DPRD Yondri Samin memang tak menampik hal itu, jika ada beberapa anggota Dewan yang memberikan kesempatan pada keluarga untuk bekerja di DPRD. Namun, keputusan boleh atau tidaknya itu di­tangan Sekwan. “Pasti adalah rekomendasi dari anggota De­wan. Tapi, putusan tetap di Sekwan. Kalau Sekwan tak setuju, ya tidak jadi,” kata Yondri Samin.

Terkait itu, Sekretaris Dae­rah (Sekda) Kabupaten Solok, M Shaleh mengatakan, pe­gawai honorer itu melekat pada kegiatan-kegiatan di SKPD. Dengan kata lain, mereka dipergunakan saat ada ke­giatan. Pengadaan THL ini lanjut M Shaleh, sesuai dengan Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) SKPD terkait. Serta, SKPD juga dapat mem­ber­hentikanTHL. Sebab, hanya SK THL ini tidak dari Bupati, me­lainkan SKPD ber­sang­kutan. “Selagi di­bu­tuhkan itu boleh. Dan juga boleh diber­hentikan, karenatidak ada jaminan untuk THL akan di­angkat jadi PNS,” papar M Shaleh